Imigrasi Terapkan Aplikasi SIMAN dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

JAKARTA - Terapkan aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara versi ke 2 (SIMAN V2) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Konsinyasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Sandi Andaryadi itu digelar di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat selama lima hari, terhitung sejak 23-28 Juli 2024.   

Baca juga: Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Peserta Harus Melek IT

Dalam kesempatan tersebut hadir seluruh Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia selaku operator BMN.

Dalam sambutannya, Sandi menyampaikan pentingnya Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Dilantik Jadi Kamabicap, Mas Dhito: Pramuka Ruh Kedaulatan

Tujuannya agar proses pengelolaan BMN menjadi lebih efisien, terdokumentasi secara digital karena terintegrasi dalam satu sistem.

Selain itu, menghadirkan keterbukaan publik sebab proses pengelolaan BMN dapat diawasi secara online oleh seluruh pihak, khususnya masyarakat.

Baca juga: Satpol PP Kota Kediri Himbau Bacchus Cafe Tidak Beroperasi

"Kegiatan ini bertujuan agar seluruh Satuan Kerja Keimigrasian, baik di wilayah Indonesia maupun Perwakilan Imigrasi di luar negeri dapat menyelenggarakan pengelolaan BMN yang akuntabel dan memadai, " ungkap Sandi.

Dalam kesempatan bersamaan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Widhi Mosakajaya Arradiko hadir bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Reindy Slamet Yuniarto dan Pengelola BMN, Risky Diah Oktavianti.

Baca juga: Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023

Pria yang akrab disapa Wima itu menyampaikan kegiatan yang terbagi beberapa sesi itu menghasilkan sejumlah usulan.

Antara lain, usulan permohonan revisi Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2024, usulan permohonan percepatan revisi Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2025 dan usulan permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN.

Baca juga: Kemendagri dorong Pencapaian Target Akhir RPJMD Provinsi NTB di Tahun 2023

Selanjutnya, usulan permohonan penghapusan BMN Berfungsi Khusus yang sudah tidak digunakan atau dalam kondisi Rusak Berat, dan usulan permohonan penghapusan Dokumen Keimigrasian Usang.

"Berdasarkan instruksi pimpinan, seluruh satuan kerja di lingkungan Dirjen Imigrasi harus menerapkan Aplikasi SIMAN dalam pengelolaan dan pendokumentasian BMN, " ungkap Wima.

"BMN kini dapat diawasi dan dijaga bersama, " tambahnya.

Bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, lanjut Wima, kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya dalam menunjang tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah kerja.

"Sekaligus mendukung rencana Imigrasi Kediri yang akan diajukan peningkatan kelas Kantor dari kelas II menjadi kelas I, " tutupnya.

Baca juga: Ayo Pasang Patok Tanahmu!