Prijo Atmodjo
KEDIRI - KPU Kota Kediri menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) diikuti ratusan anggota PPS dengan tujuan agar seluruh PPS bisa menjalankan tugas melalui pelatihan bimbingan teknis yang diikuti.
PPS sebagai penyelenggara Pemilu wajib diberikan pemahaman terkait pelaksanaan Pemilu, agar mereka bisa berdemokrasi secara benar dan jujur dalam menjalankan tugasnya.
Kegiatan bimtek PPS berlangsung di Ballroom Golden Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri, selama 2 hari tanggal 18 Desember-19 Desember 2023.
Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi mengatakan, kegiatan bimtek dilakukan 2 hari. Hari pertama, bimtek PPS ini meliputi tim teknis meliputi kegiatan dari semua divisi, baik divisi data, divisi teknis, divisi logistik, divisi sosialisasi dan hukum.
"Dan, hari kedua kita melaksanakan khusus sosialisasi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, " ucapnya.
|
Baca juga:
GBK Bergetar Pidato Anis Mengerikan
|
Dikatakan Puspo untuk kegiatan bimtek kali ini mengundang PPK sejumlah 5 X 3 Kecamatan ada 15 PPK, Tenaga pendukung 2 X 3 Kecamatan ada 6 tenaga pendukung dan PPS 3 X 46 Kelurahan ada 138 PPS.
Menurutnya, yang ditekankan pada Pemilu tahun ini kita sampaikan secara detail terkait dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat di TPS, karena regulasinya ada yang baru.
|
Baca juga:
50 Tokoh Perubahan Hadiri Rakor Komandan
|
Untuk perbedaan Pemilu sebelumnya dan sekarang, kalau mulai dari logistik ada perbedaan terkait dengan gembok, kalau dulu gembok itu kita memakai aluminium atau besi. Pemilu sekarang pakai kabel ties.
"Kemudian, terkait dengan logistik pada saat kita mendistribusikan dari gudang logistik KPU ke KPPS maupun TPS nanti bisa di monitor dengan silok, " urainya.
Disinggung terkait asuransi untuk badan ad hoc. Dijelaskan Puspo bahwa sebenarnya KPU Kota Kediri bulan Maret itu sudah mulai mengajukan kepada pemerintah daerah ternyata di PAK tidak disetujui.
Kita menyampaikan kepada pemerintah daerah ini sudah ada daftarnya dari KPU RI dan Inpres nomor 2 tahun 2021, ternyata sampai sekarang juga tidak ada realisasi, sehingga dari BPJS Ketenagakerjaan juga mensosialisasikan untuk asuransi secara mandiri kepada PPK maupun PPS.
"Tapi responnya juga cukup bagus BPJS Ketenagakerjaan melalui mandiri karena sekitar Rp 12.500 per bulan untuk bayar preminya. Jadi kita serahkan ke masing-masing mau ikut mandiri atau tidak, " imbuhnya.
Dikatakan Puspo untuk simulasi TPS seperti biasanya jadi kita melibatkan ada KPPS ada 7 orang. kemudian juga ada petugas ketertiban di TPS 2 orang. Ada juga terkait dengan logistiknya juga kita sediakan sama prosedurnya untuk pemungutan dan penghitungan sama.
"Setelah perhitungan suara di Pemilu 2024 besok hanya cukup membuat satu salinan yang disalin dari model C hasil Plano. Kemudian disalin di dalam C hasil ukuran kertas A4. Selanjutnya di copi atau diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yaitu saksi dan pengawas TPS, " urainya.
|
Baca juga:
100 Anak Muda Bawa Ide
|
Puspo menambahkan terkait tugas KPPS ada 7 orang. Yaitu, untuk KPPS 1 sebagai Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 dalam menyiapkan surat suara.
Kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas terkait dengan pendaftaran pemilih pada saat pemilih sudah mendapatkan surat pemberitahuan dan mengecek di salinan DPT.
"Selanjutnya, pemilih meminta surat suara di meja Ketua KPPS. Pemilih menggunakan hak pilihnya ke bilik. Kemudian memasukkan surat suara di kotak didampingi oleh KPPS 6, supaya memasukkan surat suara tidak salah kotak. Dan, untuk KPPS 7 bertugas di bagian tinta, " jelas Puspo.
Sedangkan, terkait masa kerja KPPS mulai dilantik 25 Januari 2024 dan berakhir 25 Pebruari 2024. Lanjut Puspo untuk progress pendaftaran KPPS sudah bagus masih proses verifikasi administrasi. Pada tanggal 23-25 Desember diumumkan ke masyarakat hasil verifikasi atau lolos verifikasi.
"Nanti, pada tanggal 25-28 Desember membuka tanggapan masyarakat, jangan sampai yang sudah kita tetapkan tanggal 24 Desember 2023 ternyata orangnya partai, " ungkapnya.
Updates. 
Datok . Indra 
