Mas Dhito Berharap Tak Ada Lagi Kebocoran Pajak

Kediri - Bupati Hanindhito Himawan Pramana bersama pimpinan dewan menandatangani nota persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kediri dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa (5/12/2023).

Dua raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah kabupaten Kediri dengan kalangan dewan itu yakni raperda mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta raperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca juga: Revitalisasi Tahap 2 Pasar Wates Dilengkapi Smart CCTV

Mas Dhito sapaan akrab bupati Kediri menyebut raperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kediri.

Raperda pajak dan retribusi daerah tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Baca juga: Pengelolaan Perhutanan Sosial Perlu Pendekatan Tematik Multisektor

"Ini mengingat banyaknya kebocoran PAD dari pajak yang selama ini seharusnya kita dapatkan tapi belum kita atur, ” katanya usai sidang paripurna di DPRD Kabupaten Kediri.

Dengan adanya aturan mengenai pajak dan retribusi, pemerintah dapat memaksimalkan PAD dan diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Kediri.

Baca juga: Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023

Dalam sidang paripurna itu, Mas Dhito mengungkapkan adanya informasi mengenai tawar menawar termasuk pihak yang mencoba mencatut nama bupati maupun dinas terkait untuk meminta upeti dalam pengurusan perizinan.

Pihaknya berharap kepada kalangan dewan untuk membantu pemerintah daerah dengan menyampaikan informasi bilamana mendapatkan informasi termasuk bukti adanya pihak yang mencoba melakukan pungli.

Baca juga: Lagi, Bakamla RI Kembali Raih BKN Award 2023 Peringkat Pertama

“Karena kami sedang fokus memutus mata rantai pungli yang selama ini terjadi, ” ungkapnya.

Disisi lain, Mas Dhito juga mengungkapkan adanya raperda PPNS, nantinya ketika ada tindak pidana di ruang lingkup pemerintah maupun yang diamanatkan undang-undang, PPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca juga: Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

Hal senada turut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Dodi Purwanto. Ia berharap seluruh PNS bisa lebih taat terhadap peraturan, khususnya di Kabupaten Kediri. Terlebih untuk proaktif dalam menjalankan kinerjanya.

“Harapannya ini bisa menjadi rambu-rambu bagi PNS untuk meningkatkan kinerja dan lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya, ” tandasnya. (adv/PKP)